Oleh Simply da Flores
Red-Joss.com | Di komunitas masyarakat, baik di kampung maupun di kota, masih sangat kuat dihidupi warisan nilai adat budaya dan agama. Dalam relasi sosial dan kehidupan sehari-hari, setiap pribadi maupun komunitas selalu diharapkan menjunjung dan menghormati nilai adat budaya serta agama. Misalnya tata krama dan norma dalam bertutur kata, sopan santun dan saling menghormati, jujur dalam berkata dan bertindak, berbicara baik dan benar, menjaga harkat martabat diri dan sesama, tidak memfitnah dan mencaci maki sesama, serta nilai luhur lainnya.
Dari perkembangan selama lima tahun terakhir, sehubungan dengan pilkada dan pilpres, juga pemilihan caleg, ada fakta, bahwa para calon dan pendukungnya melakukan fitnah, selebaran memfitnah, sebaran hoaks di medsos, dan secara terbuka saling menghujat. Ini berarti bahwa nilai adat budaya dan agama tidak mendapat tempat dalam kegiatan politik praktis.
Sebaliknya, menurut saya, ada indikasi kuat bahwa beberapa unsur adat budaya dan agama digunakan untuk kepentingan politik praktis. Misalnya, penggunaan kesempatan ibadah dan juga rumah ibadah untuk kegiatan politik oleh caleg atau calon eksekutif. Lalu, keterlibatan tokoh adat budaya dan tokoh agama untuk menjadi tim sukses. Ada ritual adat budaya dan agama pun dipakai untuk mendukung kepentingan politik para caleg dan calon pejabat eksekutif.
Ketika proses pemilu sedang berjalan, sudah terjadi adanya kunjungan para caleg kepada tokoh adat budaya dan agama. Sering dikatakan, bahwa kunjungan ini hanya silahturahmi dan mohon doa restu saja. Namun, pemilik suara yang adalah warga komunitas adat budaya, kebanyakan merasa ada beban bahwa jika tokoh adat budayanya sudah menerima kedatangan caleg atau calon pejabat eksekutif, maka hal tersebut sebagai tanda dukungan dari para pemangku adat dan pimpinan komunitas budaya. Hal yang sama, jika tokoh agama dikunjungi para politisi. Kesannya bahwa ada semacam sinyal bahwa umat pun harus mendukung politisi bersangkutan.
Zaman semakin berubah, kemajuan sarana komunikasi digital sangat berpengaruh untuk peningkatan kesadaran dan pemahaman para pemilik suara. Karena itu, situasi yang terjadi pada dua pemillu sebelum ini, kelihatan akan berubah drastis untuk pemilu 2024.
Rakyat pemilik suara semakin cerdas untuk dipaksa dan dimobilisasi oleh tokoh agama dan pemangku adat budaya. Ada harapan bahwa para pemangku adat budaya dan tokoh agama kiranya bisa menjadi fasilitator dan penghubung antara para politisi dengan masyarakat pemilik suara untuk berdialog dan berdiskusi. Hak menggunakan suara dan menentukan pilihan, kiranya tetap ada pada warga masyarakat sebagai pribadi yang berhak untuk memutuskan kepada siapa suaranya akan diberikan di TPS nanti.
…
Foto ilustrasi: Istimewa