Oleh Simply da Flores
| Red-Joss.com | Pendidikan diandalkan untuk mencerdaskan warga negara demi membangun kemandirian dan kesejahteraan kehidupan. Maka kurikulum dan aturan pendidikan dilakukan selama ini oleh negara. Ada anggaran pembangunan di bidang pendidikan bagi segenap warga negara, meskipun masih banyak persoalan belum diselesaikan. Termasuk pendidikan politik dan pemilih, baik oleh parpol maupun lembaga yang berkompeten sehubungan dengan pemilu.
Dalam fakta selama ini, ada beberapa kelompok pemilih sesuai kapasitas. Ada pemilih tradisional, pemilih pemula, pemilih mengambang, dan pemilih kritis. Soal kecerdasan kelompok pemilih ini sangat tergantung pengalaman dan tingkat pendidikannya. Lalu, dengan perkembangan zaman, seperti kemajuan teknologi informasi digital zaman now, ada harapan akan mendukung kecerdasan rakyat di segenap pelosok negeri.
Karena berbagai alasan dan kondisi, sering terjadi bahwa informasi tentang proses pemilu serta hak dan kewajiban pemilih pun tidak semua masyarakat bisa mengakses. Lalu, dari parpol pun lebih utama untuk mengiris caleg, dibanding melakukan pendidikan politik warga. Maka, yang paling mungkin adalah peran media sosial oleh para pegiat, jurnalis dan akademisi, untuk mendukung pendidikan warga. Mungkin juga bagi lembaga sosial, organisasi agama dan budaya, karena ada ikatan relasi serta kewenangan. Yang sering nampak adalah inisiatif parpol dan caleg membangun relasi dengan para tokoh agama, akademisi, jurnalis, lembaga profesi dan lembaga adat budaya untuk mendapatkan dukungan suara publik.
Ada kesan, semoga salah, bahwa pendidikan politik warga dan calon pemilih sepertinya diabaikan. Ketidaktahuan dan kekurangan informasi warga – rakyat pemilih, bisa menjadi lahan empuk untuk berbagai strategi penggalangan suara. Ada peluang untuk mobilisasi, hoaks, manipulasi dan politik uang demi mendapat suara rakyat. Catatan tentang kasus pemilu yang telah terjadi, menunjukkan posisi tawar yang lemah pada masyarakat pemilih karena tidak cerdas. Hak suaranya bisa dicaplok dengan berbagai cara oleh politisi maupun lembaga penyelenggara pemilu. Ada peluang kecurangan dalam setiap tahapan pemilu, karena rakyat tidak cerdas untuk memiliki akses dan kontrol yang maksimal atas hak suaranya.
Hemat saya, inilah saatnya untuk lebih memaksimalkan upaya menjamin kedaulatan rakyat dan hak rakyat dalam pemilu. Salah satu caranya adalah inisiatif rakyat pemilih mengakses informasi melalui media sosial, juga upaya kerjasama dalam komunitas untuk saling belajar dan bekerjasama membuat pilihan politik, untuk memilih caleg, DPD, capres-cawapres. Rakyat pemegang hak suara, bukan parpol. Pilihlah wakil rakyat yang dapat dipercaya, juga DPD, dan capres-cawapres terbaik dalam pemilu 2024. Ada peluang membuat ‘kontrak politik’ dengan parpol dan caleg, maupun DPD, jika rakyat cerdas dan bekerjasama antar pemilih.
…
Foto ilustrasi: Istimewa