Oleh: Fr. M. Christoforus, BHK
“Fiat Iustitia et Pereat Mundus”
“Keadilan harus Ditegakkan, meskipun Dunia harus Hancur Binasa”
(Imperator Romawi, Ferdinan I)
Sudah bukan merupakan sebuah rahasia lagi, bahwa negeri kita yang dikenal sebagai negeri paling religius ini, ternyata juga sangat “doyan untuk berperan sebagai seekor binatang pengerat kekayaan negara.”
Bahkan M Harry Mulya Zein lewat tulisannya dalam kolom Opini, Surat kepada Redaksi, berjudul, “Pemerintahan yang Terbuka,” Kompas, Senin, (2/2/2026), menuliskan, “Tajuk Rencana Kompas memuat, bahwa Indonesia, jika ingin serius memberantas korupsi, perlu membangun sistem pemerintahan terbuka dan akuntabel, sehingga publik dapat melacak setiap rupiah uang pajak yang mereka bayar. Rakyat dapat melihat berapa gaji dan penghasilan resmi penyelenggara negara maupun penegak hukumnya (Kompas, 22/1/2026).
Adapun inti gagasan yang terdapat di balik gagasan sentral dari paragraf utama ini adalah sebentuk “anjuran kepada pemerintah agar harus membangun sistem kerja yang bersikap terbuka, jika serius ingin memberantas korupsi.”
Bagai Menegakkan Benang Basah
Jika gagasan brilian ini akhirnya hanyalah ibarat sebuah idealisme melompong, maka akan sia-sialah upaya kita untuk menghapus budaya korupsi di negeri ini.
Maka, ya, sungguhlah tepat tuturan para kakek dan nenek kita dahulu, bahwa jika gagasan mulia itu akhirnya hanyalah sebuah isapan jempol. Jika kondisinya tetap demikian, maka kondisi riil bangsa kita ibarat “menegakkan benang basah,” artinya melakukan sesuatu yang sangat sulit atau pun hampir mustahil. Secara filosofis, bahwa ada saja hal yang tidak mudah dilakukan dan bahkan sangat mustahil.
Inilah sebuah fakta dan realitas yang paling sulit untuk diubah di negeri yang selalu menyerukan Nama serta keagungan Tuhan. Dalam konteks yang satu ini, kita pun ibarat ‘tikus-tikus pengerat.’
Maka, tak pelak lahirlah ungkapan-ungkapan ironis dan miris, seperti ‘tikus berdasi, kambing berjas, atau badut-badut tak tahu malu.’
Refleksi
- Mari kita menakar sadar nurani kita berdasarkan data global, bahwa untuk pertama kali Indonesia masuk kategori “Very High EGDI” (e-Government Development Index), sebuah capaian yang layak diapresiasi.
- Namun angka ini sekaligus menunjukkan jarak yang masih lebar dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura yang mencatat skor O,969 dan menduduki peringkat ketiga dunia. Begitu juga Thailand dan Malaysia yang berada di atas Indonesia yang mencatat skor 0,7991 dan berada di peringkat ke-64 dari 193 negara di dunia. Demikian M Harry Mulya Zein.
- Sebuah sugesti berupa himbauan psikologis untuk para pemimpin bangsa kita, “Jika bukan kita, maka siapa lagi. Jika bukan dari sekarang, maka kapan lagi?”
“Spes Salvi”
“Harapan yang menyelamatkan”
(Ensiklik Paus Benediktus XVI)
Kediri, 2 Februari 2026