Oleh Simply da Flores
| Red-Joss.com | Posisi istimewa NKRI di Asia dan dunia saat ini tidak dapat diremehkan. Dengan jumlah penduduk yang besar ini, sungguh dilirik sebagai tenaga kerja dan pasar atau konsumen oleh negara lain. Lebih dari itu, luas wilayah NKRI memiliki potensi sumber daya alam yang sangat dibutuhkan negara lain untuk kepentingan industri dan ekonomi negara mereka. Maka, dinamika politik di NKRI dan bangsa Indonesia sungguh diperhitungkan semua negara yang berkepentingan.
Dengan kondisi relasi kepentingan itu, ada berbagai upaya dan cara dilakukan demi mendapatkan kepentingan multi pihak asing tersebut; entah atas nama negara, maupun badan usaha trans nasional dan pelaku bisnis lainnya.
Dalam rangka pemilu 2024, untuk memilih legislatif dan eksekutif, tidak mungkin pihak asing tinggal diam. Ada perwakilan negara yang menjadi mitra NKRI, ada badan usaha yang sudah dan sedang bergiat di tanah air, ada lembaga modal yang terus mencari peluang keuntungan dan berbagai pribadi lainnya yang punya kepentingan bisnis, dll. Apalagi dengan kecanggihan teknologi digital zaman ini, di mana semua hal lintas ruang dan waktu. Maka, pemilu 2024 tidak mungkin bebas dari pengaruh kepentingan multi pihak asing.
Salah satu pintu pengaruhnya adalah melalui distribusi finansial dan kerjasama dengan parpol serta tokoh politisi. Sudah ada publikasi terang-terangan adanya duta besar dan diplomat bersafari ke parpol tertentu. Juga politisi berkunjung ke luar negeri untuk menjumpai mitra pendukungnya. Belum lagi yang bekerja senyap untuk bermitra dan mendapatkan kepentingannya. Ada kemungkinan dan peluang barter kepentingan yakni: jabatan dengan kebijakan politik, uang dan kursi jabatan, serta kekuasaan dan kepentingan bisnis.
Dalam konteks relasi dan pengaruh kepentingan asing tersebut, kiranya rakyat makin sadar dan kritis dalam memilah dan memilih untuk memberikan dukungan suaranya. Komitmen politisi dan parpol yang nasionalis serta masih patriotik dengan NKRI, kiranya lebih diutamakan dalam memberikan dukungan suara. Ada tagihan dan tuntutan mendesak untuk berpikir dan memutuskan prioritas pada keutuhan negara dan keselamatan bersama.
Pikiran dan prinsip ini jelas berlawanan dengan kepentingan pribadi dan kelompok yang menghalalkan segala cara demi kepentingan terbatas, bahkan harus korbankan kepentingan NKRI dan seluruh bangsa. Kemungkinan itu terbuka lebar, meskipun sedang dikemas dengan berbagai kata-kata manis. Relasi dan kemitraan saling menguntungkan memang hal yang harus dilakukan dalam perkembangan global dan zaman digital ini. Namun, selalu harus waspada dan bijaksana, karena ada pribadi dan kelompok yang memang berusaha melemahkan, bahkan mau meruntuhkan NKRI tercinta, dengan 1001 alasan serta cara licik dan egois.
…
Foto ilustrasi: Istimewa