Oleh: Fr. M. Christoforus, BHK
…
“Ing Ngarso Sung Tuladha,
Ing Madya Mangun Karsa,
Tut Wuri Handayani”
(Ki Hajar Dewantara)
…
“Teladan Pejabat Negara,” demikian judul tulisan pada Kolom Opini, Surat kepada Redaksi, Kompas, Senin, (20/1/2025) oleh Pangeran Toba P. Hasibuan,
Sei Bengawan, Medan.
Hati yang Tergerak
Setelah membaca dengan saksama ‘Surat kepada Redaksi’ ini, hati saya tergerak untuk menurunkan lagi spirit terselubung dari tulisan ini. Karena saya merasa, bahwa sungguh benar isi hati dari saudara Pangeran Toba Hasibuan.
Sebagai warga negara biasa yang hidup sadar dan merasa turut bertanggung jawab dalam konteks, bahwa negara ini sangat membutuhkan figur pejabat negara yang berjiwa ‘public servant.’
Nyata pula, bahwa kita memang ketiadaan figur agung sebagai pejabat negara yang berjiwa sebagai pelayan alias abdi masyarakat.
Antara Idealisme dan Pragmatisme
Jadi pejabat negara itu sering kali dipandang sebagai puncak karier dalam birokrasi atau politik. Motivasi untuk menduduki posisi tersebut bervariasi, mulai dari idealisme untuk mengabdi kepada masyarakat hingga pragmatisme yang mengejar kekuasaan dan keuntungan pribadi, demikian Pangeran Toba Hasibuan.
Sejatinya sangat kasat mata, bahwa setelah pejabat itu merebut takhta kekuasaan, maka dia mulai sibuk untuk menumpuk dan memupuk kuasa, harta, serta nama besarnya.
Jika dipandang dari aspek tujuan dan motivasi dasar, sehingga dia meraih takhta kekuasaan, maka dapat disimpulkan alasannya adalah demi sebuah kepraktisan belaka.
Jadi, alasan mendasarnya itu hanya sebuah pragmatisme, dan tidak demi sebuah pelayanan kepada masyarakat.
Sebaliknya, seperti kata peribahasa, “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.” Kegagalan pejabat dalam memberikan teladan akan merusak martabat pribadi sekaligus mencederai nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Demikian Pangeran Toba Hasibuan mengakhiri tulisannya.
“Aku datang untuk melayani, dan bukan untuk dilayani.”
(Sang Guru Agung)
…
Kediri, 22 Januari 2025